Alhamdulillah 141 CPNS Lulus Diklat Prajabatan

Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet, menga­takan sepanjang 2016 se­dikitnya ada 141 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Kepulauan Men­tawai yang lulus Diklat pra jabatan di Badan Diklat Sum­bar. Dimana ada sebanyak 36 orang dari K-2 yang ikut Diklatpim II.

“Kategori II telah me­miliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya selama menjadi tenaga honorer dan sistem pengadaannya dila­kukan dengan seleksi khu­sus,” kata Yudas.saat kegiatan Diklat Prajabatan kategori II pola fasilitasi di LPMP Air Tawar Padang belum lama ini.

Setelah lulusnya Diklat, diharapkan kompetensi yang dimiliki pegawai K-2 maka akan bisa berdampak pada peningkatan kinerja dan pe­layanan di pemerintahan.  Apalagi, CPNS K2 telah cukup berpengalaman de­ngan rentang waktu kerja cukup lama. 

Lebih jauh disebutkan, tugas-tugas mereka keba­nyakan teknis dan tidak pada level pengambilan kebijakan. “Sehingga perlu penguatan pada penguasaan nilai- nilai dan pengetahuan dasar seba­gai bekal dalam menjalankan tugas-tugas pe­la­yanan yang bersifat klar­ikal,” paparnya.

Bupati berharap, para peserta Diklat yang telah lulus itu harus menghilangkan paradigma lama yang santai-santai bekerja bila telah jadi PNS. Aparatur sipil negara diharapkan mampu mengan­tisipasi dan mengakomodasi  perkembangan, “Semua PNS sejak dari CPNS sampai akan pensiun harus bisa mem­bangun budaya kerja  yang bersih dan bebas dari Ko­rupsi, Kolusi dan Nepotisme,” katanya.

Kepala Badan Diklat Sum­bar, Rosman Effendi, menambahkan, tujuan Diklat prajabatan CPNS yang diang­kat dari tenaga honorer K2 diselenggarakan untuk mem­bentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Sasaran penye­lenggaraan Diklat prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer K2 adalah terwujudnya CPNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ma­syara­kat.

Ditambahkannya, kom­petensi yang dibangun dalam Diklat prajabatan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer K1 atau K2 adalah kompe­tensi sebagai pelayan masya­rakat yang baik, yang diindi­kasikan dengan kemampuan memahami  wawasan  ke­bang­saan  sebagai  dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sumber: harianhaluan

Guru Honorer Diseleksi Ulang, Begini Alasannya....

Alih kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi berimbas ketidakjelasan nasib guru honorer. Sampai kini, hal tersebut masih menggantung.

Meski demikian, pendataan final terhadap jumlah para tenaga pendidik telah diperoleh. Menukil data Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, dari 10 kabupaten/kota total guru SMA/SMK berjumlah 9.200 orang. Lebih terperinci, 4.136 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang berstatus honorer, 5.064 orang.

Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Deslan Nispayani menyatakan, hingga sekarang mengenai persoalan tersebut belum putus. Memang, saat peringatan Hari PGRI, gubernur menginginkan seluruhnya diakomodasi pemprov. “Kami (pemprov) menginginkan begitu. Tetap bertanggung jawab,” ujarnya, kemarin (16/12).

Hanya, kembali lagi, bergantung kemampuan keuangan Kaltim. Sebab, peralihan tenaga honorer itu berimplikasi terhadap pengalokasian anggaran untuk gaji. Solusi terhadap persoalan itu masih dicarikan. Yang mengemuka, di luar gaji pokok, tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS direncanakan sesuai besaran upah minimum provinsi (UMP).

Sementara itu, bagi yang honorer, hanya mendapat insentif. Besarannya sama, sebesar UMP. Jika merujuk UMP Kaltim 2017 yang sudah ditetapkan, berarti sebesar Rp 2,33 juta. “Kami berharap kabupaten/kota juga memerhatikan (nasib non-PNS) apabila di provinsi tidak terakomodasi,” tuturnya.

Maka itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kaltim tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang masih digodok, salah satu poinnya, yakni memberi celah agar pemerintah kabupaten/kota bisa turut mengalokasikan anggaran, khususnya bagi gaji guru honorer.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya mengatakan, sebaiknya, dilakukan seleksi dan hitung ulang terkait guru honorer. Dengan demikian, guru honorer yang direkrut benar-benar berkualitas. Jika pemprov merekrut tenaga honorer untuk jadi guru, harus disiapkan anggaran untuk gaji.

“Kami sependapat dengan kementerian. Biar sesuai dengan ilmunya,” kata dia. Itu, lanjutnya, juga mencegah kekhawatiran bahwa guru PNS menjadi santai akibat tenaga pendidik honorer yang membeludak. Justru, malah nanti guru honorer yang sibuk

Terpisah, Wakil Ketua PGRI Kaltim Sutomo menuturkan, organisasi Oemar Bakrie tentu menginginkan agar seluruh guru honorer diakomodasi pemprov. Mengenai penggajian, menjadi risiko dari alih kewenangan yang menjadi perintah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diakuinya, memang, menjadi dilematis di tengah kondisi keuangan provinsi yang mengalami penurunan. Pemprov akan menjadi kewalahan. “Kalau ada kabupaten/kota yang berbaik hati mau mengakomodasi, lebih baik. Toh, yang diajar juga anak-anak daerah itu,” terang Sutomo.

Dalam rapat koordinasi pengurus PGRI se-Kaltim di Samarinda, November lalu, salah satu SMA/SMK di Kaltim ada yang guru PNS-nya hanya dua orang. Adapun itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selebihnya, guru honorer. Bila kondisinya guru honorer tak diakomodasi, sekolah tersebut terancam tutup.

Dia juga mengkritisi wacana guru honorer diseleksi dan dihitung ulang. Menjadi pertanyaan, ada jaminan atau tidak pasti diakomodasi pemprov. Jika hanya sebatas pendataan untuk mengetahui kebutuhan riil, menjadi percuma. Menurutnya, dalam persoalan ini, pihaknya lebih condong agar pemerintah kabupaten/kota tak lepas tangan begitu saja. “Kalau masa bodoh diserahkan ke provinsi, ya dilematis,” tuturnya.

Namun, dia meyakini, beberapa kabupaten/kota masih memiliki kepedulian untuk menyiapkan anggaran bila seandainya ada guru honorer yang tidak tertampung pemprov. PGRI terang dia, dalam waktu dekat merencanakan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim. “Menyampaikan kondisinya bahwa seperti ini,”

sumber: fajar