ALhamdulillah......Gaji PNS Bakal Naik, RPP sedang disusun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, gaji pegawai negeri atauAparatur Sipil Negara (ASN) bakal naik.

Asman mengatakan, pihaknya kini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penggajian ASN tersebut.

Asman tidak menyebutkan berapa kenaikan tersebut. Namun ia memastikan, besaran gaji ASN tidak akan kalah dibanding swasta.

"Kami saat ini tengah menyusun RPP tentang Penggajian. Ke depannya, gaji PNS itu tidak boleh rendah lagi. Mesti naik, tidak boleh kalah dengan swasta," katanya yang disambut tepuk tangan meriah warga yang dominan PNS di lingkungan PemkabKarimun, Rabu (12/10/2016).

Namun, kenaikan gaji itu, kata Asman, juga harus berbanding lurus dengan kinerja ASN dalam melayani masyarakat.

"Kalau gaji naik, kerja juga harus lebih baik juga," katanya.

Sumber: bangkatribunnews

Inilah Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2016

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi satu dari tiga provinsi di Indonesia yang mendapat jatah menerima calon pegawai negeri sipil (CPPNS) tahun 2016 ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Badrun mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparutar Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, ia menjelaskan seperti tahun sebelumnya, kemungkinan akhir tahun ini bisa dilaksanakan penerimaan CPNS.

Badrun juga menyampaikan, saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persiapan yang diperlukan. Ia menegaskan kapan pun akan dilakukan, Pemprov Kaltara sudah siap.

“Akhir tahun ini kita tunggu saja. Tentu akan di-publis juga kepada masyarakat. Hasil rekrutmen ini nanti untuk 2017,” tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/10).

Dikatakan Badrun, meski tinggal tiga bulan lagi jelang akhir tahun, namun penyelenggaraan penerimaan CPNS bakal berjalan lancar. Sebab, menurutnya pengalaman selama ini menggunakan teknologi informasi akan mempermudah pelaksanaan, tidak terlalu rumit.

Ditanya terkait kuota 500 formasi yang tersedia dengan kebutuhan Kaltara, ia menjelaskan usulan tersebut berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ia menyatakan Kaltara sebenarnya mengusulkan penerimaan sekitar tiga ribu formasi.

“Cuma karena situasi kemampuan anggaran, tentu hal itu menjadi pertimbangan untuk pemberian formasi itu dari kementerian,” terangnya.

Badrun juga memaparkan semua formasi tersebut sudah dikalkulasi sesuai anggaran. Termasuk melihat rasio proporsional antara belanja langsung dan tidak langsung. Belanja pegawai termasuk dalam komponen belanja tidak langsung.

“Alhamdulillah Kaltara termasuk yang proporsional terhadap rasio itu,” ujarnya.

Dia menerangkan 500 formasi tersebut masih menunggu keputusan dari Kemenpan-RB. Setelah ada keputusan, ia mengungkapkan akan dibahas kualifikasi jenis jabatan disesuaikan dengan tema penguatan keuangan, terkait dengan pelaksanaan urusan wajib.

“Tahun depan kan sudah ada organisasi perangkat daerah yang baru, sesuai yang sudah disahkan dalam paripurna 3 Oktober lalu. Sehingga ini sangat diperlukan,” katanya.

sumber: sulselpojoksatu

Kabar Gembira...Guru non-PNS Kemenag Bakal Terima Tunjangan Inpassing

Para guru non-PNS Kementerian Agama (Kemenag) sudah lama menunggu pencairan kurang bayar tunjangan inpassing (penyetaraan PNS). Penantian itu akan segera berakhir. 

Kemenag mengeluarkan surat edaran supaya tunjangan kurang bayar ini segera disalurkan. Sasaran pembayarannya untuk 82.090 orang guru.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan, mereka menanggung utang pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) inpassing sejak periode 2015. Saat ini Kemenag menanggung utang pembayaran TPG inpassing untuk periode 2015 dan 2016.

’’Karena anggaran yang tersedia terbatas, dibayarkan dulu untuk utang periode 2015,’’ katanya di Jakarta kemarin. 

Dia menuturkan, anggaran yang tersedia untuk membayar TPG inpassing itu adalah Rp 1,227 triliun. 

Sedangkan kebutuhan untuk membayar TPG inpassing Rp 2,4 triliun.

Kamaruddin menceritakan, besaran TPG untuk guru non-PNS adalah Rp 1,5 juta per bulan. 

Khusus untuk guru non-PNS yang sudah inpassing atau penyetaraan selayaknya PNS, besaran TPG-nya berbeda-beda menyesuaikan golongan.

Nah yang belum dibayarkan Kemenag adalah selisih besaran TPG itu.

’’Jadi untuk TPG yang Rp 1,5 juta sudah kita bayarkan. Yang utang itu selisih kekurangannya,’’ tandasnya. 

Di dalam surat edaran percepatan diharapkan pembayaran TPG selesai Oktober ini. Namun Kamaruddin bersikap realitis dengan menargetkan selesai akhir tahun ini. 

Intinya, dia menegaskan bahwa uangnya sudah ada di provinsi sehingga bisa segera dibayarkan.

Untuk utang TPG inpassing periode 2016 akan dibayarkan tahun depan. 

Kemenag sudah menyiapkan anggaran pembayaran TPG inpassing Rp 2,4 triliun pada 2017. 

Uang itu digunakan untuk melunasi utang periode 2016 dan membayar periode 2017.

Dia berharap tidak ada masalah dalam pencairan pelunasan utang pembayaran TPG inpassing itu.

Jika ada praktik penyunatan pembayaran TPG oleh oknum Kemenag di daerah, guru diminta segera melapor. 

Kemenag pusat akan menjatuhkan sanksi berat jika ada pegawai di daerah yang menyunat TPG.

Plt Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik pembayaran hutang pencairan TPG inpassing itu. 

Dia mengatakan, sebaiknya jangan sampai terjadi kembali kasus utang-utang pembayaran tunjangan guru.

’’Uang TPG pasti sudah ditunggu guru. Misalnya untuk biaya pendidikan anaknya,’’ jelasnya. 

Dia menyayangkan kurang bayar itu muncul karena proses validasi. Kata Unifah, validasi itu penting, tetapi bisa dilaksanakan setahun sekali sehingga tidak mengganggu pencairan TPG. 

Dia berharap pencairan kurang bayar TPG itu tidak terhambat.

Apalagi guru-guru itu bukan pegawai pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi hambatan birokrasi di daerah.

sumber: jpnn

Selamat...Inilah Nama-nama Sekolah yang Menerima Dana Pembinaan

Empat sekolah yang mewakili Kabupaten Mempawah pada ajang lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016, menerima dana pembinaan masing-masing sebesar Rp 10 juta. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Mempawah, Ria Norsan di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (11/10) pagi.

Keempat sekolah penerima dana pembinaan tersebut yakni TK Kartika XVII-08 Mempawah Hilir, SD Negeri 06 Siantan, SMP Negeri 01 Anjongan, dan SMA 02 Mempawah Hilir. Bupati berpesan agar keempat sekolah ini dapat menyiapkan diri dengan baik agar tampil maksimal dan meraih prestasi membanggakan.

 “Selamat kepada empat sekolah yang akan mengikuti lomba sekolah sehat di tingkat provinsi. Kami minta supaya segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan matang sesuai ketentuan dan pedoman yang ada. Yang terpenting semangat dulu untuk bisa meraih prestasi,” tegas Ria Norsan dalam arahannya.

Norsan menilai, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan perpaduan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan yang saling membutuhkan. Kedua hal tersebut, menurutnya, menjadi faktor penentu yang saling terkait bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 “Di satu sisi kesehatan sebagai prasyarat utama agar upaya pendidikan dapat berhasil, dan di sisi lain pendidikan yang diperoleh diharapkan dapat mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat khususnya peserta didik,” tuturnya.

Norsan mengatakan, di antara dampak strategis dari keberhasilan pelaksanaan program UKS tecermin dari perilaku hidup sehat dan meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. Sehingga diharapkan akan berkorelasi positif dalam membentuk dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

 “Saya mengapresiasi upaya dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh tim pembina UKS kabupaten dan kecamatan serta stakeholder pendukung lainnya, seperti Bank Kalbar,” ujarnya.

Kepada Kepala SKPD yang tergabung dalam tim pembina, Ria Norsan berpesan agar memberikan dukungan maksimal guna percepatan program UKS di Kabupaten Mempawah. Hal itu sangat penting dalam upaya mempersiapkan generasi muda yang cerdas dan sehat. Begitu keterlibatan camat selaku ketua tim pembina UKS di kecamatan, agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program UKS khususnya dalam persiapan lomba sekolah sehat.

 “Mari kita jadikan sekolah sebagai media promosi kesehatan melalui keterpaduan dan komitmen bersama dari semua pihak,” serunya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Kesra Pemerintah Kabupaten Mempawah, H Ismail mengatakan, pembinaan program UKS di Kabupaten Mempawah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Mempawah. Sebagai implementasinya, maka dilaksanakanlah lomba penilaian sekolah sehat tingkat kabupaten. “Untuk persiapan lomba di tingkat provinsi, tim telah melaksanakan sejumlah upaya. Di antaranya rapat koordinasi terpadu antara tim pembina UKS dengan lintas sektor, termasuk camat dan kepala sekolah yang mewakili. Pembinaan dan supervisi serta pendampingan langsung juga telah dilakukan dari SKPD yang turun langsung ke sekolah-sekolah, termasuk salah satunya dari pihak perbankan, yakni Bank Kalbar,” singkatnya memaparkan.

Sumber: pontianakpos

Presiden Jokowi Setujui Formasi Bidan, Guru, dan Penyuluh

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap bahwa tidak semua formasi yang disetujui Presiden Joko Widodo diangkat menjadi PNS tahun ini.

“Karena beban fiskal, formasi CPNS yang disetujui presiden hanya beberapa. Keputusan ini diambil dalam ratas terakhir beberapa hari lalu,” ungkap Bima, kepada JPNN, baru-baru ini.

Adapun formasi yang mendapat persetujuan presiden adalah guru garis depan, bidan PTT, dokter PTT, perawat, penyuluh pertanian, tenaga penegak hukum, lulusan sekolah ikatan dinas, petugas pajak, dan jabatan sangat strategis lainnya.

Mengenai kapan rekrutmennya, menurut Bima, sebagianbesar sudah melakukan rekrutmen dan lainnya masih berproses.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah mengeluarkan PermenPAN-RB No 12 Tahun 2016 tentang Formasi CPNS 2016. PermenPAN-RB inilah yang menjadi payung hukum pengangkatan formasi jabatan tertentu sesuai persetujuan Presiden Jokowi.

Ini tentu saja kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, masih ada peluang bagi pemerintah untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum.

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, pemerintah saat ini sedang mengkaji peluang rekrutmen CPNS. Pertimbangan utamanya ada pada ketersediaan anggaran.

“Saat ini anggaran negara terbatas. Itu sebabnya, pemerintah benar-benar menghitung kebutuhan PNS dan anggaran yang tersedia,” kata Herman.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang hanya menyetujui pengangkatan CPNS formasi tertentu pada tahun ini. Namun, kata Herman, masih ada kesempatan bagi pelamar umum.

Hanya saja Herman belum bisa memastikan alokasi kursi yang tersedia untuk pengadaan PNS dari jalur pelamar umum. Dia hanya mengimbau mayarakat yang hendak mendaftar untuk mempersiapkan diri.

“Silakan menyiapkan diri sedari sekarang. Karena ada peluang rekrutmen CPNS jalur umu meski kuotanya tidak banyak,” tandasnya.

Beredarnya pengumuman rekrutmen CPNS 2016 di sejumlah portal membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) geram.

Pasalnya, sudah beberapa kali KemenPAN-RB melaporkan pemilik portal nakal tapi kasus serupa masih terjadi.

“Kami imbau masyarakat tidak terkecoh dengan pengumuman adanya rekrutmen CPNS. Itu semuanya bohong!,” tegas Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman.

Dia mengaku sudah melihat isi pengumuman tersebut. Pengumuman yang mengatasnamakan salah satu instansi bahkan menyebutkan rekrutmen dilakukan Oktober 2016 lengkap dengan websitenya.

“Ini pelakunya sudah profesional makanya dibuat seolah-olah asli,” ucap Herman.

Sampai saat ini KemenPAN-RB belum mengumumkan secara resmi rekrutmen CPNS 2016. Itu sebabnya masyarakat diminta berhati-hati dengan tindakan penipuan yang kini semakin marak.

“Seluruh proses rekrutmen CPNS akan kami umumkan resmi di portal KemenPAN-RB dan BKN. Jadi bagi calon pelamar silakan cek di dua portal itu saja. Karena penyelenggarannya adalah dua instansi ini,” tegasnya.

sumber: sulselfajar

Pengumuman Kelulusan CPNS GGD Ditunda, Ini Alasannya....

Pelamar seleksi CPNS guru garis depan (GGD) Kemendikbud harus bersabar. Pasalnya jadwal pengumuman kelulusan ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Kemendikbud beralasan penundaan disebabkan pendataan yang belum komplit.

Tahun ini Kemendikbud membuka lowongan GGD cukup banyak, mencapai 7.000 kursi. Nantinya mereka disebar ke 93 kabupaten di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Rencana semula pengumuman kelulusan CPNS GGD dikeluarkan pada pekan keempat September.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan pelamar CPNS GGD supaya sedikit bersabar. ’’Penundaan pengumuman ini tidak akan lama,’’ katanya kemarin. Dia menjelaskan penundaan ini murni karena adminisitrasi kelengkapan data saja.

Mantan direktur pembinaan SMP Kemendikbud itu mengatakan, penundaan pengumuman kelulusan CPNS GGD tidak terkait dengan blokir anggaran Kemendikbud. Didik menjelaskan anggaran Kemendikbud yang diblokir untuk penghematan (self blocking) mencapai Rp 3,9 triliun. Dia menegaskan penghematan itu tidak mengorbankan program-program prioritas.

Dia mengatakan anggaran yang diblokir itu untuk kegiatan-kegiatan pendukung. Sementara untuk kegiatan penting seperti gaji pegawai, rekrutmen CPNS GGD, dan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS tetap aman. Didik menuturkan pengumuman kelulusan CPNS GGD ditargetkan keluar Oktober ini.

’’Supaya bisa segera penempatan ke daerah-daerah tujuan,’’ jelasnya. Meskipun pelaksanaan rekrutmen CPNS GGD ini ditangani Kemendikbud, nantinya para guru statusnya bukan CPNS Kemendikbud. Tetapi menjadi guru CPNS kabupaten penempatan. Sehingga untuk urusan gaji dan aneka tunjangannya masuk dalam penganggaran di daerah.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan keberadaan CPNS GGD ini sangat penting. Sebab bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah-daerah 3T. Untuk itu dia berharap pengumuman kelulusan segera dikeluarkan supaya bisa masuk proses penempatan.

Indra menduga penundaan pengumuman kelulusan CPNS GGD ini disebabkan karena pemblokiran anggaran Kemendikbud. Sebab keputusan penundaan pengumuman kelulusan nyaris bebarengan dengan keputusan pemblokiran anggaran. Selain itu alasan penundaan karena data belum komplit, juga agak janggal. Pasalnya sebelum sampai tahap tes berbasis komputer, seluruh dokumen pelamar harus komplit lebih dahulu.

Penundaan pengumuman kelulusan CPNS GGD ini hampir sama dengan penundaan kelulusan CPNS bidan pegawai tidak tetap (PTT). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan sampai tiga keli mengeluarkan surat pengumuman penundaan pengumuman kelulusan CPNS bidan PTT.

sumber: kendariposfajar

Inilah Strategi Guru Pembelajar yang Penting Untuk Bapak Ibu Ketahui

Guru Pembelajar (GP) Moda Daring (dalam jaringan) mulai dilaksanakan pemerintah September hingga Desember 2016 mendatang. Kebijakan GP adalah kelanjutan kebijakan uji kompetensi guru (UKG) yang hasilnya tidak memuaskan. 

UKG tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang, yaitu pedagogis dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02, di bawah nilai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.    

Pesan kebijakan GP sesungguhnya adalah guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan media apa pun termasuk internet sehingga kompetensinya terus meningkat sesuai perkembangan zaman. Dalam praktik di beberapa sekolah di banyak daerah diketahui bahwa pembelajaran dalam jaringan menemui banyak kendala yang berat. 

Penghambat 

Pertama, kesiapan guru belajar secara daring. Tidak semua guru terbiasa menggunakan komputer meskipun teknologi informasi dan komputer (TIK) sudah lama masuk ke sistem dan pembelajaran sekolah. Laporan Microsoft Asia Edu Tech Survey 2016  terhadap sekitar 200 tenaga pengajar se-Asia-Pasifik menyimpulkan bahwa masih banyak guru yang belum melek teknologi akibat kurangnya pelatihan, pendanaan, dan kurikulum yang belum terintegrasi dengan perkembangan teknologi. 

Cara belajar dan mengajar guru masih konvensional meskipun di sekolah sudah difasilitasi komputer dan infokus. Cara berpikir guru masih tradisional. 

Belajar daring adalah satu di antara cara belajar yang niscaya dan perlu bagi guru di abad ke-21 ini. Komputer yang terkoneksi internet menyajikan bahan belajar yang akan membantu guru dalam belajar dan mengajar. Kebijakan GP tidak akan cepat bisa mengubah cara pandang guru terhadap TIK meskipun kebijakan ini dinilai baik oleh banyak kalangan.    

Kedua, guru tidak punya komputer karena tidak mampu membeli atau tidak menganggap perlu memiliki. Gaji guru masih sangat rendah. Disebutkan bahwa rata-rata gaji guru honorer yang bekerja di sekolah negeri adalah Rp150.000-200.000 per bulan. 

Komputer yang harganya ”hanya” 2 jutaan tidak terbeli oleh guru. Memang ada guru yang beruang seperti guru PNS atau guru swasta di sekolah kelas menengah-atas, tetapi tidak punya komputer atau punya, hanya saja tidak memanfaatkannya secara baik. 

Belajar daring memerlukan internet, tetapi berapa jumlah guru yang bersedia menyisihkan uangnya untuk membeli kuota internet bulanan seharga 100.000 hingga 200.000 rupiah?

Guru beruang, tetapi tidak haus informasi dan cinta pengetahuan akan segan mengeluarkan uang sebesar itu. Masalahnya, mungkin banyak guru ingin maju dalam belajar, tetapi mengalami kendala keuangan.   

Ketiga, meski guru mengajar minimal 24 jam dalam seminggu (sesuai UU Guru dan Dosen), kenyataannya guru mengajar lebih dari itu. Jam mengajar ideal guru adalah 18 jam per minggu sehingga rata-rata guru mengajar 3 jam pelajaran per hari. Jika beban guru tetap 24 jam, kekurangannya bisa dipenuhi dengan tugas di luar tatap muka seperti menjadi wali kelas, pembina OSIS, pembimbing ekstrakurikuler, guru piket, meneliti, dan menulis. 

Beban mengajar yang padat tersebut membuat guru sedikit punya waktu untuk belajar. Waktu guru habis di kelas. Di luar sekolah guru sudah kelelahan, bukan saja karena banyaknya jam mengajar, tetapi juga karena mereka mengajar lebih dari satu sekolah. Jarak tempuh antarsekolah yang jauh, kemacetan, juga berkendara motor menguras tenaga guru setiap hari.              

Keempat, masih sedikit sekolah yang menyediakan internet di sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswanya. Jangankan internet, banyak sekolah yang tidak memiliki laboratorium komputer. Bangunan sekolah bahkan banyak yang sudah tidak layak seperti rentan roboh, lantai tidak dikeramik, bocor saat hujan, dan berdinding kayu.   

Solusi   

Berikut beberapa saran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kelak guru menjadi pembelajar sehingga kompetensinya berangsur bagus. Pertama, standardisasi fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer dan perpustakaan sehingga sekolah bisa jadi pusat belajar siswa dan guru. Ada kesenjangan yang lebar antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. 

Pemerintah tidak mudah memberikan izin pendirian sekolah baru sambil mengembangkan sekolah swasta yang sudah ada. Di samping dana dari pemerintah, dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan besar bisa diarahkan untuk pengadaan fasilitas sekolah.   

Kedua, memperbaiki kesejahteraan guru. Sertifikasi guru tetap dijalankan, tetapi tidak dijadikan syarat guru memperoleh tunjangan profesi; semua guru tanpa terkecuali berhak memperoleh gaji sesuai standar upah minimum. 

Gaji guru swasta masih jauh bila dibandingkan dengan gaji guru negeri. Sepanjang gaji guru swasta masih di bawah upah minimum akan sulit mengharapkan kompetensi dan profesionalisme guru.           

Ketiga, mengurangi jam mengajar guru dari 24 jam per minggu menjadi 12 atau 18 jam. Di samping mengajar, guru diwajibkan mengikuti pelatihan, seminar, meneliti, dan menulis. Kewajiban menulis mendorong guru untuk membaca buku dan jurnal. Seperti dosen, beban kerja guru tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti dan mengabdi kepada masyarakat.     

Keempat, memperbaiki kualitas fakultas pencetak guru sehingga 10 tahun ke depan input guru bagus. Persoalan kompetensi guru terkait dengan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang banyak saat ini, tetapi kualitasnya tidak terjamin. Belum lagi banyak guru yang belum sarjana dan mismatch. Meski hanya mengukur dua aspek dari empat kompetensi guru, hasil UKG di atas menampar wajah pendidikan Indonesia.

Kebijakan GP model daring tidak buruk, tetapi tidak sesuai dengan kondisi kebanyakan sekolah dan guru-guru Indonesia saat ini sehingga tidak akan efektif. Pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, terutama guru itu sendiri. Dengan kemampuannya sendiri, guru harus kreatif dalam hal belajar agar kemampuannya terus meningkat dan tidak tergilas zaman. 

Menyerap pengetahuan yang melimpah ruah di abad ini membutuhkan rasa ingin tahu yang besar dari guru, bukan karena kemauan pemerintah atau siapa pun yang prihatin dengan kualitas guru. Para guru dan para pembelajar di mana pun, selamat menyambut dan mengisi Hari Hak untuk Tahu, 28 September 2016. Terus belajar adalah marwah guru dan setiap pendidik.

sumber: nasionalsindonews

Muhadjir Effendi: Pendidikan di Merauke Jadi Prioritas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pendidikan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, menjadi prioritas pengembangan sebab berada di ujung timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini.

"Ini daerah Indonesia timur yang oleh Presiden dipesankan sebagai bagian dari prioritas pembangunan pendidikan, apalagi di sini juga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang juga kita akan berikan fokus," kata Menteri Muhadjir di Merauke, Kamis (6/10).

Kunjungannya ke Merauke, kata dia, untuk melihat secara dekat perkembangan pendidikan, sekaligus menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). "Saya mau mengecek kondisi fisik yang ada di sini, mengecek keadaan guru, mempelajari peta pendidikan di sini," katanya.

Menurut Muhadjir, Papua merupakan satu daerah penerima KIP yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sehingga kementerian memfokuskan perhatian agar kartu itu bisa dimiliki seluruh pelajar.

"Di Papua oleh Presiden akan mendapatkan KIP, yang jelas di Merauke ini semua dapat," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Mendikbud bersama rombongan akan melakukan kunjungan kerja ke tiga kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Lanny Jaya, dan Jayapura. Menteri Muhadjir tiba di Bandara Mopah Merauke pada Kamis, sekitar pukul 08.59 WIT dan disambut Bupati Merauke Frederikus Gebze, Wakil Bupati Sularso, dan pejabat daerah lainnya.

sumber: nasionalrepublika

Luar Biasa Perjalanan Amrin Susilo Bangun Sekolah Berbasis Internasional, Simak selengkapnya....

Gedung Sekolah SMP dan SMA Prime One School

Siapa yang menyangka jika niat yang begitu besar untuk membina anak agar mampu bersaing di dunia luar, telah menghantar Amrin Susilo Halim mendirikan sekolah berbasis internasional.  Tekad membangun sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan aman menjadi misi Amrin sejak awal mendirikan sekolah.

Keinginan untuk membangun sekolah tidaklah mudah. Maklum dirinya hanyalah seorang pengusaha elektronik sejak tahun 1990. Amrin menceritakan dirinya tertarik untuk membangun sekolah diawali saat dirinya ikut pertemuan bisnis di Singapura pada tahun 1993, mewakili perusahaan elektroniknya. Saat itu, Amrin tersadar jika dirinya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, karena semua komunikasi menggunakan Bahasa Inggris.

“Dalam pikiran saya, bila mau maju dengan cepat, kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris  dan Mandarin,” ujar pria lulusan SMA Negeri 6 Medan.

Semangat yang menggebu, membawa Amrin mendirikan Prime One School (POS) 12 tahun lalu. Dengan fokus kepada pengembangan potensi diri siswa dan menekankan kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar, POS mulai berdiri sejak tanggal 06 Mei 2004 menempati Jalan K.H.Ahmad Dahlan. Kemudian sejak pertengahan 2006, POS pindah ke Jalan Jend.Besar A.H.Nasution. Kini POS memiliki dua gedung sekolah dengan total luas lahan 5,5 ha, sementara luas gedung sekitar 30 ribu meter persegi.

Pada saat awal pendirian, dirinya mengakui jika mengalami banyak kesulitan khususnya di lingkungan sekitar. Kehadiran sekolah sedikit mengusik ketenangan tetangga. Selain itu, masalah sumber daya manusia khususnya tenaga pengajar juga menjadi sebuah persoalan. Kendati demikian, berkat bantuan dari konsultan pendidikan dari Singapura, setiap persoalan secara perlahan dapat diatasi.

Dalam kenangannya, Amrin mengutarakan di masa awal berdiri, POS hanya memiliki 50 orang siswa untuk tingkat play group hingga SD. Setelah berjalan lebih dari satu dasawarsa jumlah siswa telah mencapai sekitar 2.000 orang dan dengan kapasitas dua gedung seluas 30 meter persegi diperkirakan mampu menampung sekitar 2.600 orang siswa.

Sekolah ini mendapat respon yang positif dari orang tua dan siswa. Kendati sedikit ada masalah di awal,  Amrin terus mengembangkan sekolahnya dengan segala fasilitas dan mempersiapkan kurikulum yang berkualitas. Sejak 2014 POS berstatus Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK), artinya sekolah yang telah mengantongi izin menteri pendidikan, telah diijinkan menerima guru asing.

Sekolah menyediakan fasilitas ruang robotic, laboratorium, studio seni, seni musik, dan budaya, fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis meja, bola basket, futsal, bola kaki, gymnasium, badminton, juga tambahan fasilitas seperti rumah ibadah, mini zoo, kebun sayur perpustakaan, dan kantin yang selalu terjaga kebersihannya.

“Kami memang menyediakan berbagai fasilitas kepada siswa dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan bakat dan potensi apakah dalam hal seni atau olahraga. Selain itu di dalam mini zoo, siswa juga dapat belajar menunggang kuda dan di dalam kebun sayur, siswa dapat memupuk rasa cinta kepada tumbuhan sehingga meningkatkan minat agribisnis sejak usia dini,”  papar Amrin.

Amrin Susilo Halim, pendiri sekolah Prime One School

Menurut Amrin, dalam diri setiap anak selalu ada potensi untuk digali. Dirinya sejak awal menerapkan 5 unsur bagi siswa POS, yakni harus mampu membaca, menulis, mendengar, berbicara, dan berhitung. Dengan memegang lima unsur selama menjalankan program belajar mengajar,  niscaya tidak ada siswa yang bodoh. Demikian Amrin selalu menegaskan hal tersebut kepada siswa di POS.

Dalam menjalankan manajemen sekolah, Amrin menerapkan sistem manajemen profesional di sektor akademik dan sektor administrasi keuangan dan operasional.  Para staf juga diseleksi dengan latar pendidikan minimal S1/S2 sesuai bidangnya, bahkan pimpinan puncak akademik dipercayakan kepada seorang doktor. Tugas pengontrolan keuangan sekolah dipercayakan kepada putrinya Natasia Cuillienta Halim.

Kendati saat ini banyak sekolah yang sejenis, hal ini bukan masalah. Menurutnya, dunia pendidikan  tidak mengenal persaingan. Para kompetitor merupakan mitra kerja. Hal ini dikarenakan pertumbuhan usaha pendidikan ada batasannya dalam hal kapasitas gedung untuk menampung siswa, yang tentu sangat berbeda dengan pertumbuhan usaha industri. Munculnya para pemain baru di dunia pendidikan, menurut Amrin, justru sebuah kebanggaan karena memberikan pilihan yang semakin banyak kepada siswa untuk memilih.

“Untuk sekolah-sekolah yang mau eksis, haruslah terus mengupgrade sofware dan hardware URL, agar mendapat sistem pendidikan bermutu. POS terus mengembangkan dan menguatkan sarana prasarana pendidikan, lingkungan aman dan nyaman,” papar Amrin.

Mengenai target ke depan, Amrin bertekad untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik dengan memperbanyak sarana prasarana pendidikan sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik, teratur dan tepat waktu.

sumber: swa

MenPAN-RB Asman Abnur: Kepastian Pembukaan Rekrutmen CPNS Diumumkan Minggu Depan

Masyarakat harap-harap cemas menunggu kepastian soal ada atau tidaknya rekrutmen CPNS 2016. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) akan mengumumkan kepastian tersebut minggu depan.

"Satu minggu lagi akan diumumkan proses finalisasi. Tapi kalau untuk formasi kesehatan, pendidikan, guru garis depan kan masih buka, tidak ada moratorium," ujar MenPAN RB Asman Abnur dalam acara Media Gathering di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (29/9/2016) malam.

Menurut Asman, saat ini pihaknya masih mengkaji formasi di lembaga kementerian, pemerintahan daerah dan jumlah PNS yang pensiun.

"Saya masih menunggu satu tahapan. Berapa jumlah yang pensiun sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai kemampuan APBN. Papua, Kaltara masih terbuka, tapi tetap hitung-hitungan dulu," jelasnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut Asman, pihaknya juga akan melihat belanja pegawai dari pemerintah daerah di Indonesia. Hal itu akan menjadi dasar memutuskan apakah daerah diizinkan untuk merekrut pegawai baru atau tidak.

"Kita melihat beberapa daerah belanja pegawai rutinnya di atas 60 persen. Nah hal-hal seperti ini kan enggak sehat. Jangan sampai APBD habis oleh belanja daerah. Idealnya 50 persen belanja pegawainya, itu bisa dipertimbangkan boleh rekrutmen pegawai," pungkasnya.

sumber: detik

Mendikbud Muhadjir Effendi Tinjau Lokasi Sekolah Rujukan di Jayapura

"Karakter itu penting, jika karakternya kuat, fondasinya kuat, maka di atasnya dibangun apapun akan baik," katanya.

Menurut Mendikbud, terkait dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter, merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis sekolah, dengan pengembangan kapasitas kepala sekolah, guru, komite sekolah dan peran serta aktif orang tua siswa. 

"PPK lebih memperhatikan harmoni olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah raga (kinestetik) dan olah pikir (literasi baca, tulis, hitung)," ujarnya. 

Dia menjelaskan harmonisasi tersebut diimplementasikan dalam keterpaduan intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan non-kurikuler untuk mewujudkan karakter baik siswa. 

"Nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta dapat juga disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing," katanya lagi. 

Dia menambahkan hanya dengan karakter yang kuat, jati diri bangsa menjadi kokoh dan menumbuhkan daya saing bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21.

"Program ini harapannya dapat memberikan penguatan karakter siswa dalam mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah dengan kolaborasi sumber-sumber belajar di luar sekolah," ujarnya lagi. 

Sekadar diketahui, kunjungan ini merupakan wujud penegasan bahwa pelaksanaan PPK didukung dan dilaksanakan dengan sebaran dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua yang berjumlah 42 sekolah di 22 provinsi, menyusul pada bulan November sebanyak 500 sekolah di 34 provinsi. 

Selain SDN Inpres Kampung Harapan, terdapat sekolah rujukan lain tingkat SMP yakni SMPN Arso Kabupaten Keerom, Papua dan SMPN 19 Manokwari, Papua Barat. 

Implementasi PPK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, budaya, serta keberagaman penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, termasuk sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

sumber: newsokezone

Sejumlah praktisi pendidikan mendorong perlu adanya reformasi pada sistem penganggaran pendidikan nasional

Sejumlah praktisi pendidikan mendorong perlu adanya reformasi pada sistem penganggaran pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan masih terjebak dalam pola copy paste program yang sama dari tahun ke tahun.

Pengamat pendidikan dari Eduspec, Indra Charismiadji mengatakan bahwa banyak persoalan pendidikan nasional yang tidak tuntas terselesaikan. Setidaknya, menurut dia, ada dua persoalan yang perlu segera dibenahi, yakni terkait akses pendidikan yang terjangkau semua kalangan dan infrastruktur pendidikan.

“Banyak program pemerintah terutama persoalan pemerataan akses dan infrastruktrur yang tidak pernah tuntas. Itu karena tidak adanya politik sistem anggaran yang baik di negara kita,” tegas Indra, di Jakarta, Kamis (6/10). Untuk itu, kata Indra, diperlukan adanya reformasi dalam sistem penganggaran untuk pendidikan.

Terutama bagaimana mengubah mental birokrasi yang memegang urusan pendidikan agar tidak berorientasi pada penyerapan anggaran saja dalam menggunakan anggaran. “Selama ini bukan rahasia lagi, program pendidikan kita itu dari tahun ke tahun copy paste saja.

Itu karena orientasi birokrat kita hanya pada bagaimana penyerapan anggaran optimal, dan aman dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tandas Indra. Padahal menurut Indra, pendidikan merupakan garda terdepan perubahan.

Dunia pendidikan juga yang akan menentukan arah serta kecepatan perubahan bangsa. “Kalau program pendidikan kita model copy paste, dan minim terobosan saya sangsi Indonesia akan punya arah perubahan yang jelas,” serunya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan topik Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan pada APBN, Presiden Joko Widodo meminta perombakan besar-besaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Presiden mengatakan, anggaran pendidikan dan kesehatan kini dari tahun ke tahun semakin meningkat dan semakin membesar. Oleh sebab itu, anggaran yang semakin besar tersebut harus dibuat semakin fokus agar tepat sasaran.

Ada dua hal yang menjadi perhatian Presiden, yakni penuntasan distribusi Kartu Indonesia Pintar dan kualitas infrastruktur pendidikan.

Bukan Hal Mudah

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa presiden meminta agar Kemdikbud tidak terjebak pada perkara rutin.

Terutama bagaimana penggunaan anggaran agar fokus untuk menyelesaikan satu per satu masalah hingga tuntas. Namun menurutnya, bicara persoalan penganggaran dalam urusan pendidikan bukan satu hal yang mudah.

Mengingat dari 20 persen alokasi APBN untuk fungsi pendidikan hanya 8 persennya saja yang dikelola langsung oleh Kemdikbud. Ada 19 Kementerian dan lembaga yang turut mengelola anggaran fungsi pendidikan.

Belum lagi jumlah terbesar, yakni sebesar 65 persennya langsung ditransfer ke daerah. “Untuk itu kami akan segera koordinasi dengan daerah-daerah untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya. Masih menanggapi pernyataan Presiden, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen sepakat jika perlu adanya perombakan dalam sistem penganggaran pendidikan nasional.

Selama ini pemerintah belum menjadi tuan rumah dalah sistem penganggaran, sehingga kemajuan pendidikan mengalami banyak hambatan. “Penganggaran yang berlaku saat ini menggunakan model bantuan, bantuan operasional sekolah, banyuan operasional pendidikan dan sebagainya,” sebut Abduhzen.

Selain itu, sistem desentralisasi pendidikan juga berpengaruh pada kemajuan pendidikan nasional, terutama pada minimnya peran daerah dalam memajukan pendidikan. Hal itu, terlihat dari banyaknya daerah yang belum sepenuhnya menjalankan amanat undang-undang, yakni mengalokasikan 20 persen APBD-nya untuk fungsi pendidikan.

sumber: koranjakarta